GARUT, EksposeKriminal.Com – Tarogong kaler .,Risman Nuryadi, seorang praktisi hukum asal daerah Cisewu, menjelaskan dengan tegas bahwa pengembalian uang yang diduga telah diselewengkan oleh Kepala Desa Cecep Supriadi merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, Cecep Supriadi harus mengembalikan sejumlah uang yang diduga telah dikorupsi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 60 hari.05/01/2025
Risman dalam wawancara exlusive di kantor LBH Lingkar samudra Risman & Fartner komolek perum Rancabango Desa Rancabango kecamatan tarogong kaler ,.Apabila dalam jangka waktu tersebut Cecep Supriadi tidak dapat mengembalikan uang tersebut, maka dirinya akan dihadapkan pada proses hukum yang lebih lanjut. Hal ini merupakan konsekuensi dari tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran desa. Risman menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian dana tersebut akan sangat bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab pribadi dari kepala desa tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Inspektorat Kabupaten Garut telah melaksanakan audit investigasi yang mendalam terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Desa Cisewu untuk tahun anggaran 2024. Hasil audit yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2024, dengan nomor laporan 700/2.2/2832/INSP, mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab oleh Cecep Supriadi dalam pengelolaan dana desa. Audit tersebut merekomendasikan pengembalian uang yang diduga telah diselewengkan.
Risman Nuryadi menambahkan, bahwa dalam sistem hukum yang berlaku, pengembalian uang yang telah disalahgunakan adalah langkah awal yang penting untuk menyelesaikan masalah hukum ini secara damai. Namun, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang bersangkutan akan menghadapi proses hukum yang lebih berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia juga menyarankan agar pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan tepat waktu, demi menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Proses ini bukan hanya penting untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan negara.
(RUS)
