Masyarakat yang ingin mengurus administrasi kepolisian pada dasarnya menginginkan tiga hal: proses yang sederhana, biaya yang transparan, dan waktu pelayanan yang jelas. Teknologi digital seharusnya membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
Berbagai layanan seperti pengajuan SKCK, perpanjangan SIM, dan administrasi kendaraan telah memiliki kanal digital sesuai jenis layanannya. Meski demikian, pemanfaatan aplikasi perlu terus diperbaiki agar masyarakat tidak menghadapi prosedur yang membingungkan atau pengulangan proses yang sebenarnya dapat dihindari.
Transformasi digital menuntut perubahan proses bisnis, kompetensi petugas, dan integrasi data secara sah. Dalam perspektif pelayanan publik, teknologi harus dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, mulai dari pendaftaran hingga masyarakat memperoleh hasil dan informasi status permohonan.
Penulis mengajukan gagasan AKSARA sebagai desain penguatan akses layanan administrasi kepolisian. Penyederhanaan panduan, sinkronisasi data, pembaruan status permohonan, serta penyediaan bantuan teknis pada loket dapat menjadi bagian dari penerapannya.
Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus mendapat perhatian yang setara dengan kemudahan pelayanan. Masyarakat juga perlu tetap memiliki pilihan layanan tatap muka ketika proses digital tidak memungkinkan.
Menuju Indonesia Emas 2045, digitalisasi kepolisian perlu berorientasi pada dampak: waktu pengurusan lebih efisien, akses semakin luas, dan pengalaman pelayanan semakin baik. Banyaknya aplikasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Polisi dalam Genggaman Mewujudkan Layanan Digital yang Benar-Benar Mudah Oleh Luthfi Olot Gigantara Serdik Sespimmen Polri Angkatan 67
