Tanggamus – Menjelang Pemilihan Bupati Kabupaten Tanggamus pada 27 November 2024, Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) meluncurkan “Satgas Pemantau Senyap” sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi praktik politik uang atau “money politik” yang diduga akan dilakukan oleh tim pasangan calon (paslon) tertentu demi memengaruhi hasil pemungutan suara. Rabu (06 November 20249.
Ketua DPC AJOI Kabupaten Tanggamus, Budi Hartono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi indikasi adanya “serangan fajar” dari salah satu paslon yang khawatir akan perolehan suara mereka. “Rumor ini kami sikapi dengan serius. Satgas Pengawas Senyap dibentuk untuk mengawasi secara diam-diam dan melaporkan setiap indikasi politik uang yang terjadi di lapangan,” tegas Budi Hartono di Sekretariat AJOI, Pekon Suka Merindu, Kecamatan Talangpadang, pada Rabu, 6 November 2024, didampingi oleh wakil ketua dan dewan etik.
Satgas Pengawas Senyap akan bergerak tanpa diketahui publik, dengan memanfaatkan jaringan yang tersebar luas hingga ke pekon. AJOI bekerja sama dengan Lembaga Anti Narkotika (LAN) dan melibatkan masyarakat dari berbagai profesi seperti pedagang, penjual ikan, pedagang kelontongan, hingga penjual barang bekas sebagai mata dan telinga di lapangan. Hal ini bertujuan agar jalannya Pilkada bebas dari intervensi politik uang.
“Dari pengalaman kami dalam mengawasi Pemilu, praktik politik uang biasanya meningkat pada hari menjelang pemilihan, seperti dalam bentuk amplop berisi uang, paket sembako, pulsa, atau bantuan sosial. Bahkan, modus-modus baru melalui teknologi informasi saat perhitungan suara juga perlu diwaspadai,” tambah Budi Hartono yang juga memimpin LAN di Kabupaten Tanggamus.
Selain mengandalkan Satgas Pemantau Senyap, AJOI juga akan mengerahkan para wartawan yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk melakukan pemantauan ketat di lapangan. Mereka akan mengungkap setiap praktik curang yang ditemukan demi menjaga demokrasi tetap murni. Jika terdapat bukti adanya politik uang, AJOI bersama Satgas siap melapor ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk diproses secara hukum.
“Tujuan kami adalah memastikan Pilkada Tanggamus berjalan Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta Jurdil (Jujur dan Adil). Kami akan menindak tegas segala bentuk intervensi yang merusak kualitas demokrasi, termasuk survei-survei berbayar yang bisa menyesatkan pemilih,” jelas Budi Hartono, yang juga merupakan tokoh berpengalaman dalam mengawasi Pemilu di daerah tersebut.
Dalam suasana Pilkada yang semakin mendekat, survei terbaru yang dirilis oleh Departemen Riset, Penelitian, dan Pengembangan (Litbang) Radar Lampung Media Group (RLMG) bersama Disway Research Development (DRD) menunjukkan hasil elektabilitas Paslon H. Moh. Saleh Asnawi – Agus Suranto unggul dengan 59,80%, sementara paslon Dewi Handajani – Ammar Siradjuddin memperoleh 39,80%. Survei ini menjadi perhatian tersendiri di tengah persaingan ketat kedua paslon, serta menambah urgensi dalam memastikan jalannya Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang.
(Solihin)
