Gorontalo — Penyidik mengungkap dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di salah satu unit bank BUMN, BRI Unit Randangan, Cabang Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan DS, yang merupakan karyawan bank dengan jabatan sebagai mantri/bagian kredit, sebagai tersangka. DS saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Gorontalo untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam rentang waktu Maret hingga Mei 2026 di wilayah kerja BRI Unit Randangan.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan modus berupa pencatatan palsu, melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah tanpa izin, serta menerima setoran kredit dari nasabah namun tidak memasukkannya ke dalam sistem pencatatan bank.
Perkara ini terungkap setelah pada Jumat, 22 Mei 2026, seorang nasabah datang ke BRI Unit Randangan untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp148 juta. Namun, saat dilakukan pengecekan, saldo pada rekening nasabah tersebut diketahui telah kosong.
Dari hasil pengembangan penyidikan, ditemukan pula dugaan bahwa tersangka telah menerima setoran kredit dari 24 orang nasabah, tetapi setoran tersebut diduga tidak dimasukkan ke dalam pencatatan keuangan bank.
Atas perbuatan tersebut, berdasarkan hasil penyidikan, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp1.029.490.908 atau sekitar Rp1,02 miliar.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa uang yang diperoleh dari perbuatan tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas trading.
Dalam proses penyidikan, sejumlah barang bukti telah diamankan, antara lain slip penarikan sebesar Rp148 juta, sejumlah slip penyetoran kredit nasabah, rekening koran, serta bukti transfer dan dokumen transaksi perbankan lainnya yang berkaitan dengan perkara.
Atas perbuatannya, tersangka DS disangkakan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.
Saat ini, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21). Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Kamis, 17 September 2026.
Penyidik menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses selanjutnya menjadi kewenangan penuntut umum dan pengadilan sesuai tahapan hukum yang berlaku.
(Red)
