Eksposekriminal.com – PADANG LAWAS UTARA, 28 Mei 2025 — Kepala Regional Head Sumut II, Mayor Jenderal (Purn) TNI Muhammad Hasim, memimpin rapat penting bersama Tim Konsolidasi Masyarakat Plasma yang ditunjuk langsung oleh Tim Pusat dari Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Aula Kantor Sekretariat Satgas Penertiban Kawasan Hutan Garuda, Desa KUD Langkinat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Rabu (28/5).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk General Manager Bukit Harapan I dan II Mayjen (Purn) TNI Azhar Mulyadi, General Manager Kebun P. Janji dan Kebun Parsub Mayjen (Purn) Marinir Hery, Manajer KPKS Bukit Harapan I, Ketua Tim Konsolidasi Masyarakat Plasma Usman Hasibuan, Penasehat Tim Konsolidasi Taem Pratama, serta sejumlah Ketua Koperasi Plasma.
Dalam arahannya, Mayjen (Purn) TNI Muhammad Hasim menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat dan transparan. Ia meminta Tim Konsolidasi segera bekerja menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pengelolaan lahan plasma.
“Saya tegaskan, tidak ada pembentukan plasma baru oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan ini hanya melanjutkan penerima plasma yang lama dari eks PT Torganda. Informasi ini penting agar tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Hasim.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan pembentukan kelompok plasma baru oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai, informasi yang tidak benar tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengelabui masyarakat.
Ketua Tim Konsolidasi Masyarakat Plasma, Usman Hasibuan, dalam kesempatan itu menyampaikan kesiapan pihaknya untuk segera melakukan verifikasi data masyarakat penerima plasma, yang akan dilaksanakan bersama perwakilan dari PT Agrinas Palma Nusantara.
“Kami akan bekerja cepat dan menyeluruh, agar data yang dimiliki benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” tegas Usman.
Sementara itu, Penasehat Tim Konsolidasi, Taem Pratama, menambahkan bahwa kerja sama lintas pihak sangat penting dalam memastikan keadilan bagi masyarakat plasma. Ia mendorong partisipasi aktif dari koperasi dan masyarakat agar proses konsolidasi berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Rapat konsolidasi ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dan stakeholder terkait dalam menertibkan tata kelola kawasan hutan dan lahan plasma, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian konflik lahan yang selama ini membelit masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Dengan adanya verifikasi data yang akurat dan sistematis, diharapkan kejelasan status lahan serta hak-hak masyarakat plasma dapat terjamin, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di sektor perkebunan.
SUROYO
