Bayangkan seorang warga lanjut usia yang harus meminta bantuan orang lain untuk mengurus administrasi melalui telepon pintar. Bagi warga yang terbiasa menggunakan teknologi, proses tersebut mungkin mudah. Bagi sebagian masyarakat, ia justru dapat menjadi hambatan baru.
Kesenjangan digital masih perlu menjadi perhatian dalam transformasi pelayanan publik kepolisian. Perbedaan kemampuan menggunakan aplikasi, ketersediaan perangkat, akses internet, dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat memengaruhi kesempatan masyarakat mendapatkan layanan.
Prinsip inklusivitas menghendaki agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pelayanan. Karena itu, pengembangan layanan digital perlu disertai saluran bantuan, panduan yang mudah dipahami, dan alternatif tatap muka bagi warga yang memerlukannya.
Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan ialah jejaring pendamping digital melalui kerja sama kepolisian, pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan komunitas. Petugas juga perlu memperoleh pelatihan agar mampu membantu masyarakat dengan sabar serta menjaga kerahasiaan informasi ketika memberikan asistensi.
Evaluasi layanan hendaknya tidak hanya menghitung jumlah pengguna aplikasi. Tingkat keberhasilan penyelesaian permohonan, aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta keluhan warga tentang hambatan teknologi harus ikut diperhatikan.
Transformasi digital yang berhasil adalah transformasi yang dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Modernisasi pelayanan Polri harus membuat negara semakin dekat dengan masyarakat, termasuk mereka yang belum akrab dengan teknologi.
Jangan Biarkan Digitalisasi Kepolisian Meninggalkan Warga Oleh Luthfi Olot Gigantara Serdik Sespimmen Polri Angkatan 67
