GARUT,EksposeKriminal.Com – Kamis, 12 Desember 2024, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Harry Subagja, S.T., M.T., memberikan penjelasan secara detail mengenai proses perizinan PT. Pratama Abadi Industri dan isu alih fungsi lahan, dalam wawancara langsung dengan awak media di ruang kerjanya di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Garut, Jalan Samarang Kelurahan Sukagalih.
Berikut pernyataan lengkap dari Kepala Bidang Penataan Ruang:
Rekomendasi atau surat yang diterbitkan untuk PT. Pratama Abadi Industri terkait perizinannya pertama kali terbit pada tahun 2017. Beberapa dokumen yang diterbitkan antara lain Surat Keterangan Arahan Tata Ruang Peruntukan Industri pada Desa Cijolang dari Dinas PUPR Kabupaten Garut, dan Surat Keterangan bahwa lahan tidak termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kedua dokumen tersebut menunjukkan kesamaan substansi dan luasannya.
Pada tahun yang sama, sudah diterbitkan juga rekomendasi Izin Prinsip Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Balubur Limbangan, serta IPPT dari Bupati Garut, lengkap dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penertiban Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Semua dokumen tersebut mencantumkan luas lahan yang sama, yakni sekitar 200.000 m² atau 20 hektar.
Proses perizinan ini kemudian berlanjut dengan diterbitkannya IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terbit juga Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, yang kembali mengonfirmasi luas lahan sekitar 20 hektar.
Namun, terdapat beberapa perbedaan pada dokumen yang diserahkan pada waktu itu. Beberapa dokumen tidak mencantumkan koordinat atau hanya menunjukkan batas lahan saja, tanpa menyertakan rincian titik koordinat yang lengkap. Hal ini berbeda dengan dokumen rekomendasi lainnya yang terbit pada waktu itu, yang umumnya mencantumkan koordinat lengkap. Surat Keterangan Arahan Tata Ruang yang diterbitkan pada tahun 2017 mengacu pada Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 2011-2031, yang memang tidak melampirkan peta. Hal ini berbeda dengan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diterbitkan setelah tahun 2020, yang mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, yang sudah melampirkan peta.
Terkait isu alih fungsi lahan, Surat Keterangan Arahan Tata Ruang yang diterbitkan pada 2017 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa lahan tersebut berada di kawasan rawan gerakan tanah. Menurut informasi yang kami terima, pihak perusahaan sudah memperoleh Surat Rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat terkait pengawasan alih fungsi lahan mulai meningkat. Namun, pada saat itu, proses perizinan PT. Pratama Abadi Industri sudah mengikuti aturan yang berlaku. Permasalahan sering muncul ketika perizinan yang telah terbit kemudian dikaitkan dengan kebijakan yang lebih baru, yang seolah membatalkan izin yang sudah diberikan. Hal ini tentu menyulitkan pihak yang telah berinvestasi besar, baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan, karena perizinan yang diberikan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian, meskipun terdapat isu dan perbedaan dalam data yang digunakan, penting untuk diingat bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2019 tidak berlaku surut. Oleh karena itu, perizinan yang telah terbit sebelumnya tetap berlaku, agar memberikan kepastian hukum bagi para investor dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan investasi tersebut.
(RUS)
