Subang – Polres Subang berhasil mengungkap dugaan tindak pidana kejahatan ekonomi dan/atau perlindungan konsumen berupa praktik pengolahan pupuk urea bersubsidi menjadi pupuk non-subsidi secara ilegal di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Patriatama Polres Subang, Senin (09/11/2026), dipimpin oleh Wakapolres Subang KOMPOL Fajri Anbiyaa, S.I.K., M.I.K., bersama jajaran Sat Reskrim Polres Subang.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial SW (46), warga Kecamatan Pagaden Barat, yang diduga melakukan pengolahan pupuk urea bersubsidi untuk kemudian dikemas ulang menggunakan karung pupuk Nitrea non-subsidi dan dijual kembali demi memperoleh keuntungan lebih besar.
Kasus ini terungkap pada Senin (05/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah gudang yang berlokasi di Kampung Reundeuk Daweung, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga mencampurkan sekitar 400 kilogram pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda dengan 100 kilogram pupuk Nitrea non-subsidi serta sejumlah bahan kimia tertentu. Campuran tersebut kemudian diolah hingga berubah warna menjadi putih, selanjutnya dikemas menggunakan karung pupuk Nitrea non-subsidi ukuran 50 kilogram untuk dipasarkan kepada pihak lain.
Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 13 karung pupuk urea bersubsidi, 68 karung pupuk Nitrea non-subsidi, serta 19 karung pupuk Nitrea hasil produksi yang diduga berasal dari praktik pengolahan ilegal tersebut.
Selain itu, turut diamankan sembilan jerigen berisi cairan kimia, tiga toples berisi bahan kimia, karung kemasan pupuk bekas dan baru, serta sejumlah peralatan produksi seperti terpal, plastik, sekop, sarung tangan, dan mesin jahit.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan/atau Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Saat ini, penyidik Sat Reskrim Polres Subang masih melakukan pendalaman terkait asal-usul bahan baku produksi, kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya, serta wilayah pemasaran pupuk hasil pengolahan tersebut.
Polres Subang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan petani yang berhak.
Masyarakat juga diimbau agar lebih teliti dalam membeli pupuk serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi maupun aktivitas produksi pupuk ilegal.
Melalui pengungkapan ini, Polres Subang berharap distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan dan hak para petani tetap terlindungi.
(Red)
