BANDUNG – Pemerintah Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, mengeluarkan surat peringatan kedua kepada seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku aktivitas pasar tumpah di wilayah Kecamatan Ujungberung. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan fasilitas dan jalan umum dapat digunakan sebagaimana mestinya.jum,at (20/11/26)
Surat tertanggal 19 November 2026 dengan Nomor P/KK.03.05/789-Kec.Uber/XI/2026 tersebut ditujukan kepada para PKL dan pelaku pasar tumpah sebagai bentuk penegasan terhadap aturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Camat Ujungberung, Abriwansyah Fitri AP, S.Sos., M.AP., melalui jajaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) yang dipimpin Banyu Sagara, S.H., menegaskan pentingnya kepatuhan para pedagang terhadap ketentuan penataan kawasan.
Dalam surat peringatan tersebut, seluruh PKL diimbau menyelesaikan aktivitas perdagangan paling lambat pukul 06.30 WIB dan meninggalkan lokasi berjualan dalam keadaan bersih.
Selain itu, para pedagang juga diminta tidak menutupi fasilitas maupun jalan umum yang dapat mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Ujungberung memberikan tenggang waktu 7 hingga 14 hari kepada para pedagang untuk menyesuaikan dan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan.
Apabila setelah tenggang waktu tersebut masih ditemukan pelanggaran, petugas akan mengambil tindakan tegas, termasuk penyitaan barang dagangan maupun sarana usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Penataan ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama bahwa aktivitas perdagangan harus berjalan seiring dengan kepentingan umum, ketertiban lingkungan, dan kenyamanan masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Ujungberung mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pedagang, untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap tertib, bersih, aman, dan nyaman.
Penataan kawasan bukan semata-mata persoalan penertiban, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.
(Red)
